JurnalisIndoNews.com|Ratusan warga dari 5 desa Kenegerian Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yakni Ambarita, Garoga, Siallagan Pindaraya, Unjur dan Martoba, berunjuk rasa di Kantor DPRD Samosir, Pangururan, Selasa (30/9/2025).
Warga menuntut agar izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) milik perusahaan Parna Jaya Sejahtera di Kecamatan Simanindo yang dikeluarkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dicabut.
Kepada DPRD Samosir, warga mengaku takut akan kembali terjadi peristiwa bencana alam seperti banjir bandang yang membawa material lumpur, bebatuan dan potongan kayu dari perbukitan kawasan hutan.
“Pernah terjadi banjir beberapa tahun lalu melanda lima desa di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang diduga akibat kegiatan penderesan getah pinus yang dilakukan oleh kelompok HKM Parna Jaya Sejahtera,” ujar warga.
Selain itu disampaikan, penderesan getah pinus yang diduga telah menyalahi aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di lokasi izin HKM milik Parna Jaya Sejahtera.
Kemudian ada ditemukan warga sejumlah material kayu olahan berupa papan dan kayu broti, serta berdirinya sebuah pondok, dan pembukaan jalan di lokasi kawasan hutan yang diduga dilakukan oleh HKM Parna Jaya Sejahtera.
Temuan masyarakat itu sudah disampaikan juga ke pihak kepolisian, setelah warga melakukan pengecekan kegiatan di lokasi kelompok tersebut.
Kehadiran warga diterima Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon. Penanggung jawab aksi, Hasiholan Sitanggang, dalam orasinya meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia segera mencabut izin HKM Parna Jaya Sejahtera.
“Diduga sebagai penyebab banjir bandang yang membawa material kayu dan lumpur, bila saat dimusim penghujan,” tegas Hasiholan. (Gugun Malau|JIN)
