JurnalisIndoNews.com|Samosir – Dalam acara konferensi pers Trail of The Kings, Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, mengungkapkan harapan tegas kepada insan pers di kabupaten samosirLayanan.
“Kami menginginkan pers yang profesional, mandiri, dan menjadi mitra pemerintah dalam pemberitaan, terutama untuk mempercepat promosi wisata Samosir,” bilang Ariston, Rabu ( 8/10 ).
Harapan ini disambut oleh jurnalis senior Hotman Siagian, yang hadir bersama tim Jurnalis Peduli Lingkungan. Saat itu juga, Hotman dan rekan menyerahkan surat pernyataan kepada Wakil Bupati melalui Nikanor Sitohang. Surat itu memuat aspirasi bahwa kemitraan antara pemerintah dan pers tidak boleh sebatas simbol, melainkan harus nyata dalam praktik sehari-hari.
Hotman menyampaikan secara tegas bahwa Pers profesional bukanlah lembaga yang diberi narasi jadi, melainkan pihak yang membentuk narasi melalui kerja independen. Ia menegaskan:
“Rilis dari Kominfo adalah produk kehumasan, bukan karya jurnalistik. Kami mendukung promosi wisata, tetapi libatkan kami dalam liputan langsung agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan edukatif,” kata Hotman.
Menurut Hotman, pers bukan sekedar mencatat atau mendokumentasikan, melainkan memberi edukasi kepada publik, menegakkan akurasi, dan memperkuat kontrol sosial.
Landasan UU Pers dan Etika Jurnalistik
Sebagai rujukan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa:
Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Pers wajib memberitakan dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah.
Wartawan memiliki hak tolak, serta harus menaati Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan tugasnya.
Etika ini mengharuskan media melayani hak jawab dan hak koreksi, serta mempertanggungjawabkan pemberitaan yang merugikan pihak lain.
Harapan Menuju Kemitraan Nyata
Berdasarkah prinsip di atas, jurnalis Samosir mengajukan beberapa langkah konkrit agar kemitraan antara pemerintah dan media berubah dari wacana menjadi praktik:
Libatkan pers lokal dalam setiap kegiatan promosi dan program pembangunan, bukan hanya sebagai penerima rilis.
Hargai karya jurnalistik yang telah diterbitkan, karena di balik setiap berita ada proses verifikasi, wawancara, dan pertanggung jawaban etis.
Berikan ruang kepada media untuk menyampaikan edukasi publik, bukan hanya liputan permukaan.
Hentikan kebiasaan menyamakan rilis instansi dengan berita profesional — karena ini mereduksi posisi pers sebagai pengawal demokrasi.
Penutup
Harapan Wakil Bupati Samosir terhadap pers profesional dan mandiri bukanlah retorika semata. Ia adalah komitmen moral yang harus dijawab dengan tindakan nyata dari kedua belah pihak — pemerintah dan media.Layanan
“Kita sepakat, kehadiran pers bukan untuk dihidangkan narasi jadi, tapi untuk ikut merancang cerita kemajuan yang transparan dan berbasis fakta.” Ungkap Hotman Siagian.
Melalui kolaborasi yang bermartabat, Samosir tidak hanya dipromosikan sebagai destinasi wisata, tapi juga sebagai daerah yang menjunjung tinggi integritas informasi, demokrasi, dan keterbukaan publik. (Gugun Malau|JIN).
