JurnalisIndoNews.com|Toba – Muslih S.H., M.H., resmi dilantik menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Toba oleh Kajati Sumut Harli Siregar pada hari rabu (5/11/2025) lalu di Gedung Adhyaksa Kejatisu. Muslih menggantikan Dohar Nainggolan yang dimutasi menjabat Kajari Semarang.
Kehadiran Muslih di kabupaten Toba sebagai orang nomor satu di kejaksaan Lembaga penegak hukum diharapkan dapat memberikan penegakan hukum yang adil bagi Masyarakat dan seluruh jajaran Birokrasi di kabupaten tersebut.
Muslih, Kajari Toba yang baru juga diharapkan segera menyelidiki dugaan korupsi di tubuh dinas Kesehatan kabupaten Toba setelah terungkapnya aksi pemotongan uang perjalanan tenaga Kesehatan (Nakes) di Puskesmas Ajibata baru-baru ini.
Pemotongan uang perjalanan Nakes sebesar 25 persen yang diberlakukan di Puskesmas Ajibata, menurut dr.Freddi Sibarani selaku Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) kabupaten Toba bukanlah merupakan tindakan pungli dan dilakukan oleh sesama Pegawai.
“Sudah saya panggil Kapusnya, dan bukan dia yang melakukan tapi sesama Pegawai berdasarkan kesepakatan bersama untuk mendanai beberapa kegiatan mereka,” terang Freddi belum lama ini saat dikonfirmasi.
Pernyataan Kadinkes tersebut pun langsung dibantah oleh beberapa Nakes Ajibata, “Gak benar itu, semua kegiatan dan perjalanan kami ke lapangan semuanya dibiayai oleh negara dan kami tidak melakukan kesepakatan,” bantah beberapa Nakes saat dimintai penjelasan.
Sejumlah Nakes di lingkungan kabupaten Toba pun menduga ada keterlibatan Kadinkes dalam praktik pemotongan uang perjalanan mereka. “Katanya pemotongan itu salah satunya diperuntukkan ke dinas, kalau bisa dinas Kesehatan Toba lah yang pertama diselidiki oleh Kajari yang baru ini,” bilang nakes yang berharap identitasnya tidak disebutkan.
Para Nakes di lingkungan kabupaten Toba berharap Kajari Muslih Bertindak adil dan memeriksa seluruh Kepala Puskesmas dan Kadinkes Toba dan menyelidiki dugaan pemotongan hak Pegawai.
“Kemarin jelas sudah terungkap kan, kami harap agar Kajari yang baru mau memeriksa dan meyelidiki Dinkes Toba ini khususnya Kadinkes dan seluruh Kepala Puskesmas (Kapus) karena tidak tertutup kemungkinan hal serupa juga terjadi di Puskesmas lain, Cuma tidak ada yang berani bersuara,” ucap Nakes yang memberikan informasi ini.
“Selain masalah uang perjalanan di Puskesmas Ajibata kemarin ada juga beberapa Nakes yang mengeluhkan bahwa hingga saat ini Jasa Medis mereka belum diberikan sejak bulan Juli, padahal itu kan hak Pegawai,” ungkapnya kesal.
Teranyar, dr. Freddi Sibarani selaku Kadinkes Toba juga diduga telah melakukan pembiaran atas adanya dugaan unsur paksaan kepada seluruh Nakes Puskesmas Ajibata untuk menandatangani surat pernyataan bahwa tidak pernah ada pengutipan uang di tempat tersebut.
Ketika dikonfirmasi, dr. Freddi belum memberikan jawaban pasti atas dugaan pemaksaan terhadap seluruh Nakes Puskesmas Ajibata tersebut.
“Saya coba konfirmasi dulu ya laeku,. Semoga semua dalam koridor tidak melanggar aturan ya Lae.
Saya masih di jakarta laeku ada pertemuan di Kemendagri ya,” bilang Freddi 2 Pekan lalu.
Sejumlah Nakes berharap agar Kajari yang baru dapat mengungkap adanya dugaan pemotongan hak-hak Pegawai dengan alasan apapun, serta segera memberikan proses hukum terhadap pihak yang terlibat atas pemotongan tersebut. (JIN)
